Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945 DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu Ali Badrudin Tegaskan DPRD Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Berita

Bambang Susilo Minta Pengadaan Pemerintah Utamakan Produk Dalam Negeri

badge-check


					Bambang Susilo Minta Pengadaan Pemerintah Utamakan Produk Dalam Negeri Perbesar

PATI, umbara.co.id – Wakil Ketua II DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, meminta pemerintah daerah untuk terus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan industri nasional.

“Pengadaan pemerintah harus mampu menjadi penggerak ekonomi. Karena itu, penggunaan produk dalam negeri perlu terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan industri nasional,” katanya.

Bambang menjelaskan, belanja pemerintah memiliki nilai yang besar sehingga dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan semakin banyak produk dalam negeri yang digunakan, maka peluang pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat.

Ia menambahkan, DPRD memiliki peran untuk memastikan kebijakan penggunaan produk dalam negeri benar-benar diterapkan dalam proses pengadaan yang dilakukan pemerintah daerah.

Selain mendukung industri nasional, penerapan TKDN juga dinilai mampu memperkuat kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

“Pengadaan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan proyek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pemberdayaan produk dan industri dalam negeri,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945

5 Juni 2026 - 20:58 WIB

DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil

2 Juni 2026 - 13:15 WIB

DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan

2 Juni 2026 - 13:14 WIB

Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan

2 Juni 2026 - 13:12 WIB

DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu

2 Juni 2026 - 13:10 WIB

Trending di Advertorial