Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945 DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu Ali Badrudin Tegaskan DPRD Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Advertorial

Infrastruktur Layak Adalah Kebutuhan Dasar dan Prioritas Pembangunan Pati

badge-check


					Infrastruktur Layak Adalah Kebutuhan Dasar dan Prioritas Pembangunan Pati Perbesar

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Wardjono, menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur yang layak bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Pati untuk menaruh perhatian besar dan menjadikan sektor ini sebagai prioritas utama dalam setiap perencanaan anggaran pembangunan daerah.

Wardjono menilai bahwa pembangunan infrastruktur memiliki efek domino yang sangat luas bagi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Ketika sarana publik dibangun dengan baik, maka aspek-aspek vital lainnya seperti mobilitas warga, efisiensi waktu, dan keterhubungan antarwilayah akan meningkat secara signifikan.

“Infrastruktur yang baik akan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai akses pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi warga,” ujar Wardjono saat memberikan pandangan mengenai arah kebijakan pembangunan fisik di Kabupaten Pati.

DPRD Pati melalui Komisi C mendorong agar alokasi anggaran belanja modal untuk sektor publik benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Menurut Wardjono, pemenuhan kebutuhan dasar berupa fasilitas umum yang layak merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam melayani rakyatnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945

5 Juni 2026 - 20:58 WIB

DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil

2 Juni 2026 - 13:15 WIB

DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan

2 Juni 2026 - 13:14 WIB

Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan

2 Juni 2026 - 13:12 WIB

DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu

2 Juni 2026 - 13:10 WIB

Trending di Advertorial